Permohonan Informasi PPID

Di publish pada 17-11-2025 08:06:15

Prosedur Permintaan Informasi Publik Pada PPID Pelaksana DJBC

Pemohon menyampaikan Permintaan Informasi Publik kepada PPID TK. II DJBC (Kantor Wilayah DJBC Maluku) melalui:

Surat

Kepala Kantor KPPBC TMP C Tual

humasbeacukaitual@gmail.com

Datang Langsung

Unit Layanan Informasi PPID TK. III DJBC (KPPBC TMP C Tual)

Jl. Jenderal A Yani, Kota Tual 97612

Dalam mengajukan Permintaan Informasi Publik, Pemohon diwajibkan mengisi Formulir Registrasi Permintaan Informasi Publik dan melengkapi identitas yang sah. Dalam hal Pemohon adalah perseorangan diwajibkan untuk menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat membuktikan sebagai Warga Negara Indonesia. Apabila Pemohon adalah Badan Hukum diwajibkan menyertakan fotokopi Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

Petugas Perangkat PPID melakukan verifikasi atas berkas kelengkapan Permintaan Informasi Publik. Jika syarat permintaan tidak lengkap maka akan disampaikan Surat Keterangan Tidak Lengkap dalam waktu 3 hari kerja, apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam 3 hari kerja maka Permintaan Informasi Tidak Ditindaklanjuti. Untuk permohonan yang dinyatakan lengkap, Petugas Perangkat PPID akan memberikan Nomor Registrasi Pendaftaran Informasi Publik dan memberikan fotokopi berkas kelengkapan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon;

Atas Permintaan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Pelaksana memproses Permintaan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja;

Pemohon menerima penjelasan tertulis atas permohonan Informasi Publik yang dimohonkan. Dalam hal Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan tertulis yang diterbitkan oleh PPID Pelaksana, Pemohon dapat mengajukan Keberatan Informasi Publik selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggapan tertulis diterima dari PPID Pelaksana;

Pemohon dalam mengajukan Keberatan Informasi Publik diwajibkan mengisi Formulir Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC;

Atasan PPID Pelaksana cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan Keberatan Informasi Publik diterima wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon;

Dalam hal Pemohon tidak puas atas tanggapan Keberatan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Atasan PPID Pelaksana, Pemohon dapat mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Alur Permohonan Informasi Publik