Peringati HAKORDIA 2025, Kemenkeu Satu Kei Kampanyekan Integritas dan Tolak Korupsi

Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Integrity Fun Walk atau jalan santai berintegritas. Rute kegiatan dimulai dari Pantai Kiom Kota Tual, melewati Jembatan Usdek dan Watdek Ohoijang, melintasi Jalan Soekarno-Hatta, hingga berakhir di kantor KPPN Tual. Para peserta terdiri dari pegawai instansi Kementerian Keuangan serta masyarakat umum.

Selain jalan santai, kegiatan ini juga diisi dengan aksi berbagi voucher makanan kepada masyarakat. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula kampanye dan sosialisasi anti korupsi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat integritas dan mencegah praktik koruptif di berbagai lini kehidupan.

Setibanya di KPPN Tual, kegiatan dilanjutkan dengan menonton bersama film edukasi bertema anti korupsi. Acara kemudian ditutup dengan penyampaian materi terkait penerapan budaya antikorupsi oleh Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), Bapak Muhammad Maulana Malik Ibrahim.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan nilai dasar Kementerian Keuangan yaitu Integritas sebagai pondasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik serta Sinergi antarinstansi dan masyarakat sebagai mitra dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berkeadilan.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual, Wahyu Lafrias, menyampaikan bahwa upaya membangun lingkungan kerja bebas korupsi sudah lama diterapkan melalui sistem internal pengawasan, peningkatan kualitas layanan, dan pembinaan pegawai. Nilai kejujuran sebagai salah satu sikap dasar Bea dan Cukai sebagai pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Sesuai dengan tema Anti Korupsi hari ini, kami di internal terus memperkuat integritas. Sementara kepada stakeholder maupun pengguna jasa, kami mengimbau untuk tidak memberikan bentuk gratifikasi apa pun. Seluruh layanan Bea Cukai tidak dipungut biaya,” ujar Wahyu Lafrias, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual.

Melalui momentum HAKORDIA 2025 ini, Kemenkeu Satu Kei mengajak seluruh masyarakat menjadikan antikorupsi sebagai gerakan bersama. Dengan meningkatnya kualitas transparansi publik dan penguatan prinsip Good Governance, diharapkan tercipta lingkungan pelayanan publik yang lebih bersih, berintegritas, dan akuntabel.